Viral Rp234 Juta Temuan BPK RI, Agung Nugroho Ngaku Sudah Kembalikan Uang Negara Rp234 Juta Bukan Hak Wakil Ketua DPRD Riau Ini, Berikut Penjelasannya…

Delikhukrim.com, Pekanbaru – Viral, setelah menjadi pemberitaan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Agung Nugroho Wakil Ketua DPRD Riau mengaku dirinya sudah mengembalikan uang negara sebesar Rp 234 juta yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tersebut.

Pasalnya, adanya kelebihan bayar untuk Anggota DPRD Riau Sulastri Abubakar yang merupakan istri Agung Nugroho sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Juni 2023 lalu.

Penerimaan tunjangan perumahan suami istri yang menjadi anggota dewan Agung Nugroho (AN) sebagai Wakil Ketua DPRD Riau dan Sulastri Abubakar (SA) anggota DPRD Riau tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Sudah ada (pengembalian uang Rp234 juta uang negara, red) , ” ungkap Agung Nugroho kepada Delikhukrim.com, Jumat (19/4/2024) ketika dikonfirmasi melaui pesan WhatsApp (WA).
Agung Nugroho Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru ini mengelak ketika ditanya tentang tanda terima prngembalian uang negara ke kas daerah tersebut.
“Silahkan ke sekretariat dewan (DPRD Riau,red),” ujar Agung.

Agung Nugroho Ketua DPD Partai Demokrat Riau ini tetap mengelak menunjukan bukti . Pengembalian uang negara sebesar Rp234 juta tersebut ke Sekretariat DPRD Riau. Tanpa menunjukan bukti penyetoran, Agung Nugroho kembali mengaku sudah mengembalikannya dan mengaku milikii bukti tanda penyetorannya.

” Ada, tapi di rmh, ” tandas Agung.

Belanja Tunjangan Perumahan DPRD. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-3862 tanggal 3 September 2019 diketahui terdapat satu pasangan suami istri, yaitu AN dan SA yang ditetapkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-4137 tanggal 27 November 2020 diketahui bahwa AN ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada tanggal 17 Desember 2020.

Atas penetapan sebagai Wakil Ketua DPRD, kepada Wakil Ketua DPRD diberikan rumah dinas Pimpinan DPRD. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD (SA) yang merupakan istri dari Wakil Ketua DPRD (AN) sebesar Rp234.600.000.

Adapun perhitungannya, tunjangan perumahan setahun …(Rp23.000.000,00×12) = Rp276.000.000. Dikurangi PPh Pasal 21 (15%) Rp41.400.000. Jumlah kelebihan pembayaran Rp234.600.000.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 pada
1) Pasal 13 pada:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang￾undangan.

2) Pasal 15 pada:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

d) Ayat (5) yang menyatakan bahwa bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

3) Pasal 16 yang menyatakan bahwa rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

4) Pasal 17 pada:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD,tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

b. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada:

1) Pasal 15 pada:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan Rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
d) Ayat (5) yang menyatakan bahwa bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

2) Pasal 16 yang menyatakan bahwa Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD Provinsi Riau pada TA 2022 sebesar Rp234.600.000.Permasalahan tersebut disebabkan Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran belum optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan Pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD.***(Tim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *